DPP BAKOMUBIN Sesalkan Sikap Menteri Agama Yang Melantik Ali Muchtar Ngabalin

Lidiknet, Jakarta – Organisasi Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia (Bakomubin) satu satunya organisasi yang legal dan sah, yang didirikan oleh para Ulama, Kiyai dan Cendikiawan Muslim pada tahun 1996 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Bakomubin bertujuan membangun ummat dan bangsa yang beriman, bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia. Bakomubin memiliki khittah keislaman dan keindonesiaan, mengokohkan nilai nilai keislaman dan menguatkan nilai kebangsaan; pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggak Ika dan NKRI.

BACA JUGA:  Sekum HPA Dukung Penyatuan KNPI

Keberadaan Bakomubin dengan program dan kiprahnya memberikan kontribusi bidang dakwah, tabligh, tarbiyah serta penguatan kebangsaan. Bakomubin sudah diterima oleh Presiden Jokowi di Istana ke-Presidenan, diundang dua kali oleh Prof.Dr.KH. Maruf Amin di Rumah Dinas Wapres, diterima beberapa kali oleh Dr. H. Zulkifli Hasan Ketua MPR RI sekaligus pendidikan dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, diterima oleh Menhan RI dan ikut MOU Program Gerakan Bela Negara dan program keummatan lainnya.

“Bahwa Bakomubin tidak mengenal dualisme kepemimpinan dan organisasi, tetapi yang terjadi adalah upaya merebut kepemimpinan yang sah, yang dipimpin oleh KH. Drs. Tatang Moh. Natsir Fathuddin Ketua Umum dan DR. KH. Anwar Sanusi Ketua Majelis Syuro dan membuat Bakomubin tandingan dengan cara manipulasi dan melanggar AD ART, KODE ETIK serta ketetapan Munas II di Jakarta tahun 2017,” dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Jumat (25/11/2022).

Ditambahkan pula bahwa dengan keberadaan dan kiprah organisasi Bakomubin yang dipimpin oleh Ali Muchtar Ngabalin tersebut, kembali diganggu dan dirusak oleh saudara Ali Muchtar Ngabalin yang menyebut sebagai Ketua Umum Bakomubin periode 2022-2027 dan melakukan Pelantikan oleh Menteri Agama RI.

“Kami DPP Bakomubin yang sah menyayangkan sikap Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama RI melakukan pelantikan tersebut, yang menyebabkan terjadinya perpecahan internal organisasi. Sebagai Menteri Agama mestinya melakukan pembinaan program keagamaan, untuk itu kami menolak pelantikan tersebut. Kami akan mengajukan audiensi serta bersilaturahmi dengan bapak Menteri Agama guna menjelaskan persoalan saudara Ali Ngabalin ini,” pungkasnya. (red)